Lapas Kelas IIA Lhokseumawe

Kapasitas 150 Orang, Lapas Lhokseumawe Diisi hingga 406 Tahanan

Kepala Lapas Kelas IIA Lhokseumawe, Ely Yuzar

Lapas - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA, Lhokseumawe kini diisi 406 tahanan. Padahal, kapasitas Lapas tersebut hanya 150 tahanan.

Akibatnya, sebagian narapidana harus tidur di teras mushalla Lapas tersebut. Dari jumlah itu, 25 orang di antaranya tahanan wanita.

“Kami membuat loker di dinding kamar. Sehingga, kamar lumayan lega untuk tempat tidur tahanan,” sebut Kepala Lapas Kelas IIA Lhokseumawe, Ely Yuzar, Minggu (29/1/2017).

Dia menyebutkan, secara umum tahanan asal Lhokseumawe dan Aceh Utara hanya 250 orang. Selebihnya, tahanan pindahan dari daerah lainnya yang ditempatkan ke Lhokseumawe.

“Misalnya tahanan yang diberi sanksi, jadi dipindah kemari,” katanya. Saat ditanya apakah ada rencana relokasi Lapas, Ely mengatanan kebijakan relokasi Lapas itu kebijakan pusat. "Kami hanya menunggu saja,” katanya.(Kompas)

Grup Nasyid Salsabil Meriahkan Maulid di Lapas Lhokseumawe

Peringatan Maulid Nabi di Lapas Klas IIA Lhokseumawe. [Sarina]

Lhokseumawe - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Lhoksumawe menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 H, di Lapas tersebut, Jalan Diponegoro, Selasa (21/2/2017).
“Peringatan Maulid Nabi di Lapas hari ini, diharapkan menjadi berkah bagi para warga binaan, agar mereka bisa menjadi pribadi yang dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara,” kata Elly.

Ia menambahkan, selain menggelar acara Maulid Nabi, pihaknya juga turut menyantuni lima puluh anak yatim di lingkungan sekitar Lapas dan juga pelajar di Kota Lhokseumawe.

“Semoga pada maulid kali ini dapat menjadi momentum bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahannya,” ungkap Elly.

Pada acara maulid tersebut selain menghadirkan penceramah untuk pencerahan juga turut dimeriahkan grup musik Aceh, Salsabil dengan membawakan sejumlah tembang Islami untuk menghibur warga binaan Lapas itu.(goaceh.co)

Lapas Lhokseumawe Evaluasi Sistem Pengamanan Usai Ledakan Bom

Lapas - Kepala LP Klas II A Lhokseumawe Elly Yuzar menyatakan kejadian ledakan bom rakitan di LP tersebut menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem di lapas tersebut.

Hal itu diungkapkan Elly usai ledakan yang terjadi pada Minggu (23/10/2016) sore.

"Seluruh petugas kita evaluasi pasca-kejadian ini. Bom itu sungguh berbahaya," kata Elly.

Dia menegaskan pihaknya akan meningkatkan keamanan di lapas tersebut agar peristiwa yang sama tidak terulang.

Sementara itu, pelaku peledakan diduga bernama Fauzi, narapidana kasus narkoba. Dia juga terpidana kasus ledakan bom rakitan di Desa Ujong Pacu, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe beberapa waktu lalu.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman, hingga tadi malam, belum bisa memastikan apakah bom itu dirakit di dalam atau di luar lapas.

"Masih kita selidiki dari mana bahan peledak itu," terangnya.

Hendri mengatakan, saat ini lapas dijaga ketat pasukan gabungan TNI dan Polri.

Diberitakan sebelumnya, dari tiga korban, dua diantaranya, Tarmizi dan Saimun telah dikembalikan ke lapas, tadi malam.

Sementara Fauzi masih perlu perawatan intensif di Rumah Sakit Kasih Ibu Lhokseumawe. "Kondisinya masih kritis. Belum bisa dimintai keterangan," sebut Hendri.

Bom diduga dimasukkan pada dinding yang dilubangi untuk pipa air. Ledakan diharapkan membuat lubang tersebut semakin besar sehingga bisa menjadi jalan untuk meloloskan diri.

Bom berkekuatan rendah itu diduga diledakan Fauzi bersama rekannya yang sudah menunggu di luar. (Kompas)

Menkumham Diminta Evaluasi Tata Kelola Lapas

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberikan keterangan pers kepada wartawan seusai melakukan 'teleconfrence' dengan seluruh Kepala Lembaga Permasyarakatan (Kalapas) di Indonesia di Jakarta, Selasa (26/4). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga.

Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly diminta mengevaluasi tata kelola lembaga pemasyarakatan, khususnya lapas khusus koruptor. Hal ini menyusul adanya kabar sejumlah koruptor di Lapas Sukamiskin, Bandung, yang mudah keluar masuk bui.

"Perlu ada perbaikan sistem secara menyeluruh, tidak cuma pemindahan napi ke Lapas atau Rutan lain. Kalau ada pemberian uang, kami kira Saber Pungli bisa juga masuk melihat ini, dan KPK siap melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Saber Pungli baik dalam penindakan maupun pencegahan," kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 7 Februari 2017.

Pasalnya, bila kabar pelesiran para terpidana korupsi benar, itu akan mengecewakan penegak hukum. Bukan hanya KPK, tetapi juga Kejaksaan dan Polri yang sama-sama menangani kasus korupsi.

"Karena kami sudah berupaya maksimal dari awal penyidikan hingga penuntutan, tapi dalam selanjutnya justru seperti itu," ungkap Febri.

Selain itu, penanganan proses hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) juga telah mengeluarkan uang yang tak sedikit. Karena itu, ia tak ingin kasus ini terus terulang di lapas, terutama lapas koruptor.

"Selain kerja keras KPK dan pengadilan, proses itu sudah menelan anggaran keuangan negara yang tidak kecil. Ini sangat melukai publik dan mengecewakan para penegak hukum. Kami tentu akan telusuri indikasi-indikasi delik tipikor dalam kaitan ini," pungkas Febri.

Baca Sumber

Karena Tidak Memiliki NIK, 186 Napi Lapas Lhokseumawe Terancam Tidak Bisa Memilih

Informasi Lapas - Sedikitnya 186 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Lhokseumawe, terancam tidak mempunyai hak pilih dalam pilkada serentak pada Februari mendatang. Pasalnya, hingga saat ini nama para narapidana tersebut belum tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Dari 363 jumlah narapidana di LP itu, hanya 177 orang yang mempunyai hak pilih pada pilkada di Februari mendatang. Mengenai yang belum memiliki hak pilih itu, kita akan terus mencari solusi yang terbaik,” kata Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe Dedi Syahputra, kepada portalsatu.com, Rabu, 4 Januari 2017.

Dedi mengatakan, KIP Lhokseumawe telah berkoordinasi dengan KIP Aceh dan KPU Pusat serta DPR RI terkait persoalan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada solusinya.

“Semua warga negara harus punya hak pilih, makanya kami terus melalukan koordinasi dengan lembaga yang lebih tinggi, sehingga ada solusi agar para narapidana itu semuanya bisa memilih calon pemimpin mereka,” tutur Dedi.[] (Portalsatu.com)